KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Hasil survei terbaru tingkat kepuasan masyarakat terhadap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) mencatat angka 64 persen.
Hasil tersebut menjadi perhatian Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, untuk mengevaluasi pelaksanaan pemerintahan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Aulia Rahman Basri menegaskan, hasil survei tersebut tidak perlu disikapi dengan upaya membantah angka yang telah diperoleh. Sebaliknya, capaian tersebut harus menjadi bahan evaluasi untuk mengetahui persoalan yang memengaruhi tingkat kepuasan masyarakat.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu melihat lebih dalam alasan masyarakat memberikan penilaian tersebut. Sebab, hasil survei menjadi salah satu gambaran mengenai bagaimana masyarakat merasakan kehadiran pemerintah dalam menjalankan program pembangunan.
Dari hasil pendalaman yang dilakukan, Aulia menyebut masyarakat memahami bahwa sebagian besar visi dan misi Kukar Idaman Terbaik belum sepenuhnya terimplementasi di tengah masyarakat. Hal ini menjadi salah satu faktor yang memengaruhi penilaian masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah.
“Masyarakat memahami bahwa sebagian besar visi dan misi Kukar Idaman Terbaik itu belum terimplementasi di tengah-tengah masyarakat,” ungkapnya beberap awaktu yang lalu.
Ia menjelaskan, belum optimalnya realisasi sejumlah program tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan pembiayaan pemerintah daerah. Kondisi fiskal yang dihadapi saat ini membuat pemerintah harus menyesuaikan pelaksanaan program dengan ketersediaan anggaran.
Meski demikian, Aulia menilai masyarakat sebenarnya memahami keterbatasan pembiayaan tersebut. Namun, pemahaman itu belum sepenuhnya diimbangi dengan komunikasi yang baik dari aparatur pemerintah dalam menjelaskan berbagai kendala yang dihadapi.
Menurutnya, persoalan komunikasi menjadi catatan penting karena masyarakat membutuhkan informasi yang jelas mengenai perkembangan program pemerintah. Terlebih, sejumlah program yang telah dijanjikan dalam visi dan misi kepala daerah masih menunggu tahapan realisasi.
Aparatur pemerintah daerah pun diharapkan tidak hanya berfokus pada pelaksanaan tugas administratif, tetapi juga mampu menunjukkan kehadiran di tengah masyarakat. Komunikasi langsung dinilai penting untuk menjelaskan kondisi pemerintahan sekaligus menyerap aspirasi dan kebutuhan masyarakat.
“Yang menjadi perhatian masyarakat adalah adanya keterbatasan pembiayaan dari pemerintah daerah, tetapi yang digarisbawahi adalah aparatur pemerintah tidak menampakkan diri dan tidak melakukan komunikasi yang baik terkait kendala-kendala yang kita hadapi,” jelasnya.
Aulia menegaskan, keterbatasan anggaran semestinya tidak menjadi penghalang bagi pemerintah untuk tetap menjalin komunikasi dengan masyarakat. Sebab, keterbukaan mengenai kondisi keuangan dan hambatan pelaksanaan program merupakan bagian penting dalam membangun kepercayaan publik.
Karena itu, hasil survei dengan tingkat kepuasan 64 persen tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi seluruh jajaran Pemkab Kukar. Terutama dalam memperbaiki komunikasi publik, meningkatkan kehadiran aparatur, serta memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai tahapan pelaksanaan visi dan misi Kukar Idaman Terbaik.
“Kita tidak berusaha untuk menantang angka tersebut. Akan tetapi, kita berupaya mencari tahu apa yang menjadi permasalahan sehingga tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah daerah Kabupaten Kukar hanya berada di angka 64 persen,” pungkasnya. (ltf/fdl/adv)
