KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah meminta optimalkan peran camat, lurah/kepala desa untuk penanganan kemiskinan di Kukar. Hal itu disampaikan pada saat rapat koordinasi, dengan sejumlah OPD, Lurah, Pemerintah desa, dan Ketua RT, di Ruang Serbaguna Kantor Bupati Kukar, pada Selasa (11/4/2023).
Ia mengatakan, permasalahan data khususnya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) masih belum sesuai dengan kondisi di lapangan. Maka dari itu Pemkab Kukar melalui pemerintah kecamatan untuk mengoptimalkan perannya dalam mengawal hal ini.
“Dari hasi verifikasi DTKS 2022 bahwa ada sekitar 47 persen data yang tidak sesuai di lapangan. Ada orang yang meninggal dunia, pindah, bahkan klasifikasi ekonomi menengah tapi tercatat pada DTKS,” katanya.
Ia menyebutkan, peran camat dalam menggerakan kepala desa, kelurahan, ketua RT, hingga puskesos terhadap data kemiskinan sangat berpengaruh. Maka dari itu hal ini harus diperbaiki bersama, sebab permasalahan data kesejahteraan sosial ini sebagai dasar perumusan kebijakan daerah.
“Jadi kalau data ini nanti tidak akurat, maka landasan kebijakan juga akan bias. Jangan sampai warga yang berhak tapi tertinggal tidak tercatat pada DTKS,” ungkapnya.
Menurutnya, pola pemutakhiran DTKS belum optimal, terbatasnya SDM pengelola data baik tingkat RT, kelurhaan, kecamatan, kabupaten, namun yang memiliki kemampuan soal pengeloaan data hanya Badan Pusat Statistik (BPS) Kukar.
“Kurangnya koordinasi antara penyedia data dan pengguna data ini msh terjadi, tingginya resiko moral hajat, bahwa resiko permasalahan integritas para pengelola data, sehingga dapat data yang diusulkan tidak sesuai dengan kondisi lapangan,” pungkasnya. (adv)
