KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Komisi IV DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) yang dipimpin langsung Syarifuddin, selaku Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kukar di temani Hamdiah Z dan Pujiono, Kristin dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar, melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke SDN 008 Muara Badak, pada pekan lalu 29/9/2023.
Sidak ini merupakan tindak lanjut dari adanya surat masuk ke Komisi IV DPRD Kukar terkait masalah sarana dan parasarana SDN 008, di Desa Salo Pelai. Rombongan diterima langsung kepala sekolah SDN 008, Siti Zubaedah.
Adapun yang menjadi keluhan pihak sekolah terkait bangunan gedung SD Inpres berstruktur kayu, selama ini belum ada mendapatkan perbaikan berat, sedangkan kondisi lantai, dinding, maupun atap dan pelapon sudah banyak yang bolong dan bocor, jika turun hujan proses belajar dan mengajar jadi terganggu.
Begitu pula dengan bangunan rumah guru dan kepala sekolah disampingya hampir sama bolong dan bocor, Siti Zubaedah mengatakan mohon bangunan yang ada diganti bangunan yang berkontruksi beton.
“Selain itu juga kami masih kekurangan buku pelajaran, dan belum adanya jaringan internet, sedangkan kita dituntut ujian berbasis internet. Mohon komisi IV dan Disdikbud mencarikan solusinya,” ungkap Siti Zubaedah.
Syarifuddin mengungkapkan SD 008 ini dibangun tahun 1981 dengan tiga kelas. Ia pun melihat langsung kondisi sekolah yang ada. Menurutnya, memang untuk sebuah sekolah, dan rumah guru kondisi ini sangat meperihatinkan.
“Sangat bahaya untuk keselamatan murid, disamping sudah jabuk, bocor, kondisi ini bisa mencelakakan bagi guru dan murid nantinya,” katanya.
Pihaknya dari Komisi IV DPRD Kukar berharap sekolah yang ada ini bisa menjadi perhatian secara prioritas dan serius dari Disdikbud Kukar untuk dilakukan perbaikan gedung yang ada, disamping itu letak sekolah juga terletak berdampingan dengan aset nasional, yakni jalur pipa gas Pertamina.
“Pihak sekolah juga kesulitan mendapatkan informasi karena lokasi yang ada belum ada tower jaringan, sekolah kesulitan dikala saat ujian menggunakan komputerisasi. Persolan ini akan kita sampaikan pada Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) dan Disdikbud agar bangunan yang ada dimasukkan sekala prioritas APBD 2024-2025 akan datang,” tutupnya. (adv)
