Home / Advertorial / Pemerintah / Pendidikan-Kesehatan

Selasa, 26 November 2024 - 18:14 WIB

Anggota DPRD Kaltim Sebut Pergantian Kurikulum Setiap Periode Kepemimpinan Menghambat Kualitas Pendidikan

Salahuddin - Anggota DPRD Kaltim

Salahuddin - Anggota DPRD Kaltim

KALIMANTAN TIMUR, eksposisi.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Salehuddin, menyoroti pergantian kurikulum pendidikan yang dilakukan dalam beberapa tahun terakhir, yang menurutnya berdampak pada terhambatnya kualitas pendidikan. Terkait hal ini ia meminta adanya evaluasi menyeluruh sebelum pembentukan sistem baru.

Perubahan yang kerap terjadi pada sistem pendidikan di Indonesia membuat peserta didik dan guru terus menerus beradaptasi dengan pergantian kurikulum yang biasa dilakukan lima tahun sekali atau bahkan lebih cepat.

Salehuddin, menilai pergantian kurikulum sebagai sistem belajar dalam dunia pendidikan, seharusnya tidak dilakukan berdasarkan kepemimpinan yang berperiode 5 tahun sekali.

Baca Juga :  Anggota DPRD Kukar Minta Jalan Rimba Ayu menuju SP 1 Kota Bangun Segera Diperbaiki

“Jika ada hal yang perlu diperbaiki, itu wajar. Tapi mengganti kurikulum secara total di tengah proses adaptasi hanya akan memperburuk ketidakstabilan sistem pendidikan kita,” katanya

Ia pun dapat memaklumi alasan evaluasi Kurikulum Merdeka saat ini. Sebab kurikulum yang baru berjalan itu mendapatkan banyak catatan dari berbagai pihak hingga penurunan kualitas.

Menurutnya, jika menteri pendidikan ingin mengganti kurikulum, harus melakukan evaluasi secara menyeluruh terlebih dahulu sebelum memutuskan mengganti kurikulum. Sebab dikhawatirkan membingungkan siswa dan mengganggu proses belajar mengajar.

“Guru perlu dipersiapkan dengan baik agar mampu memenuhi standar kompetensi yang dibutuhkan. Perubahan kurikulum yang terlalu sering berisiko merugikan kualitas pendidikan di Indonesia,” jelasnya.

Baca Juga :  DPRD Kutim Menggelar Rapat Paripurna Tentang Penyampaian Nota Pengantar Pemerintah Rancangan Perubahan KUA-PPAS 2024

Meski Kurikulum Merdeka perlu dievaluasi, namun pemerintah harus melihat dari sisi siswa dan guru yang masih dalam proses adaptasi. Sehingga pemerintah harus berhati-hati dalam mengambil keputusan. Jangan sampai malah merugikan pendidikan secara keseluruhan.

Sebab gonta-ganti kurikulum yang terjadi sebelumnya berdampak pada terhambatnya peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.

“Kurikulum Merdeka yang saat ini diterapkan masih dalam tahap adaptasi di berbagai sekolah. Sebelum memutuskan perubahan besar, evaluasi menyeluruh harus dilakukan,” pungkasnya. (adv/dprd/kaltim)

Share :

Baca Juga

Advertorial

Anggota DPRD Kaltim Mengajak Semua Pihak Bersinergi Dalam Penanganan Banjir di Sejumlah Daerah

Advertorial

Fraksi Nasdem DPRD Kutim Tegaskan RAPBD 2025 Harus Mendukung Pembangunan Berkelanjutan

Advertorial

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Dorong Semua Pihak Terlibat Mencegah Perundungan di Sekolah

Pemerintah

DPRD Kaltim Soroti Tumpang Tindih HPL Transmigrasi di Kukar, Pemkab Siapkan Pemetaan dan Dorong Pelepasan Lahan

Advertorial

Disdikbud Kukar Mengusulkan Masjid Jami Aji Amir Hasanuddin Jadi Cagar Budaya Nasional

Advertorial

Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Apresiasi Program Beasiswa Kaltim Tuntas

Advertorial

Bupati Kukar Salurkan Bantuan Bagi Korban Kebakaran di Tenggarong, Dengarkan Secara Langsung Kebutuhan Warga

Advertorial

Kemendikbud Kemdikbudristek bersama Tanoto Foundation Salurkan Bantuan Buku Bacaan di Kukar