Home / Advertorial / Pemerintah / Pendidikan-Kesehatan

Selasa, 26 November 2024 - 18:14 WIB

Anggota DPRD Kaltim Sebut Pergantian Kurikulum Setiap Periode Kepemimpinan Menghambat Kualitas Pendidikan

Salahuddin - Anggota DPRD Kaltim

Salahuddin - Anggota DPRD Kaltim

KALIMANTAN TIMUR, eksposisi.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Salehuddin, menyoroti pergantian kurikulum pendidikan yang dilakukan dalam beberapa tahun terakhir, yang menurutnya berdampak pada terhambatnya kualitas pendidikan. Terkait hal ini ia meminta adanya evaluasi menyeluruh sebelum pembentukan sistem baru.

Perubahan yang kerap terjadi pada sistem pendidikan di Indonesia membuat peserta didik dan guru terus menerus beradaptasi dengan pergantian kurikulum yang biasa dilakukan lima tahun sekali atau bahkan lebih cepat.

Salehuddin, menilai pergantian kurikulum sebagai sistem belajar dalam dunia pendidikan, seharusnya tidak dilakukan berdasarkan kepemimpinan yang berperiode 5 tahun sekali.

Baca Juga :  Tingkatkan Kualitas Pendidikan, Bupati Kukar Meminta Disdikbud Optimalkan Kinerja

“Jika ada hal yang perlu diperbaiki, itu wajar. Tapi mengganti kurikulum secara total di tengah proses adaptasi hanya akan memperburuk ketidakstabilan sistem pendidikan kita,” katanya

Ia pun dapat memaklumi alasan evaluasi Kurikulum Merdeka saat ini. Sebab kurikulum yang baru berjalan itu mendapatkan banyak catatan dari berbagai pihak hingga penurunan kualitas.

Menurutnya, jika menteri pendidikan ingin mengganti kurikulum, harus melakukan evaluasi secara menyeluruh terlebih dahulu sebelum memutuskan mengganti kurikulum. Sebab dikhawatirkan membingungkan siswa dan mengganggu proses belajar mengajar.

“Guru perlu dipersiapkan dengan baik agar mampu memenuhi standar kompetensi yang dibutuhkan. Perubahan kurikulum yang terlalu sering berisiko merugikan kualitas pendidikan di Indonesia,” jelasnya.

Baca Juga :  Pertama di Kaltim, RSUD AM Parikesit Siapkan Gedung Pelayanan Pasien Kanker Secara Terintegrasi

Meski Kurikulum Merdeka perlu dievaluasi, namun pemerintah harus melihat dari sisi siswa dan guru yang masih dalam proses adaptasi. Sehingga pemerintah harus berhati-hati dalam mengambil keputusan. Jangan sampai malah merugikan pendidikan secara keseluruhan.

Sebab gonta-ganti kurikulum yang terjadi sebelumnya berdampak pada terhambatnya peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.

“Kurikulum Merdeka yang saat ini diterapkan masih dalam tahap adaptasi di berbagai sekolah. Sebelum memutuskan perubahan besar, evaluasi menyeluruh harus dilakukan,” pungkasnya. (adv/dprd/kaltim)

Share :

Baca Juga

Advertorial

Pembangunan Pabrik Rumput Laut di Kecamatan Muara Badak Dapat Dukungan Masyarakat

Advertorial

Pertandingan Bola Basket Bertajuk Competition All Brother Resmi Berakhir

Advertorial

Sekda Kukar Hadiri Rakornas Persikan Pengadaan ASN yang Digelar Kemen PAN-RB

Olahraga dan Kesehatan

Kukar Kekurangan Tenaga Medis, Aktivasi RSUD AMI Muara Badak Terkendala SDM

Advertorial

Disdikbud Kukar Menggelar Bimtek Penyusunan Silabus Muatan Lokal Bagi Guru dan Kepala Sekolah

Advertorial

Pemkab Kukar Memberikan Bingkisan dan THR kepada 900 Pasukan Merah Putih

Advertorial

Partai Demokrat Buka Pendaftaran Bacaleg, AFD Panggil Putra dan Putri Terbaik di Kukar

Advertorial

Pemerintah Desa Sambera Baru Gencar Melakukan Peningkatan Infrastruktur