Home / Advertorial / Pemerintah / Pendidikan-Kesehatan

Selasa, 26 November 2024 - 18:14 WIB

Anggota DPRD Kaltim Sebut Pergantian Kurikulum Setiap Periode Kepemimpinan Menghambat Kualitas Pendidikan

Salahuddin - Anggota DPRD Kaltim

Salahuddin - Anggota DPRD Kaltim

KALIMANTAN TIMUR, eksposisi.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Salehuddin, menyoroti pergantian kurikulum pendidikan yang dilakukan dalam beberapa tahun terakhir, yang menurutnya berdampak pada terhambatnya kualitas pendidikan. Terkait hal ini ia meminta adanya evaluasi menyeluruh sebelum pembentukan sistem baru.

Perubahan yang kerap terjadi pada sistem pendidikan di Indonesia membuat peserta didik dan guru terus menerus beradaptasi dengan pergantian kurikulum yang biasa dilakukan lima tahun sekali atau bahkan lebih cepat.

Salehuddin, menilai pergantian kurikulum sebagai sistem belajar dalam dunia pendidikan, seharusnya tidak dilakukan berdasarkan kepemimpinan yang berperiode 5 tahun sekali.

Baca Juga :  Tekan Angka Kematian Bayi dan Stunting, DPMD Kukar Lakukan Pembinaan Kader Posyandu

“Jika ada hal yang perlu diperbaiki, itu wajar. Tapi mengganti kurikulum secara total di tengah proses adaptasi hanya akan memperburuk ketidakstabilan sistem pendidikan kita,” katanya

Ia pun dapat memaklumi alasan evaluasi Kurikulum Merdeka saat ini. Sebab kurikulum yang baru berjalan itu mendapatkan banyak catatan dari berbagai pihak hingga penurunan kualitas.

Menurutnya, jika menteri pendidikan ingin mengganti kurikulum, harus melakukan evaluasi secara menyeluruh terlebih dahulu sebelum memutuskan mengganti kurikulum. Sebab dikhawatirkan membingungkan siswa dan mengganggu proses belajar mengajar.

“Guru perlu dipersiapkan dengan baik agar mampu memenuhi standar kompetensi yang dibutuhkan. Perubahan kurikulum yang terlalu sering berisiko merugikan kualitas pendidikan di Indonesia,” jelasnya.

Baca Juga :  Anggota DPRD Kutim Menanggapi Jaminan Sosial Kesehatan Bagi Masyarakat

Meski Kurikulum Merdeka perlu dievaluasi, namun pemerintah harus melihat dari sisi siswa dan guru yang masih dalam proses adaptasi. Sehingga pemerintah harus berhati-hati dalam mengambil keputusan. Jangan sampai malah merugikan pendidikan secara keseluruhan.

Sebab gonta-ganti kurikulum yang terjadi sebelumnya berdampak pada terhambatnya peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.

“Kurikulum Merdeka yang saat ini diterapkan masih dalam tahap adaptasi di berbagai sekolah. Sebelum memutuskan perubahan besar, evaluasi menyeluruh harus dilakukan,” pungkasnya. (adv/dprd/kaltim)

Share :

Baca Juga

Bisnis

Dispora Kukar Perkuat Layanan Legalitas Usaha untuk Pemuda Wirausaha

Bisnis

Pemkab Kukar Berkomitmen Mengevaluasi Pengelolaan Tangga Arung Square Usai Didemo Ormas

Advertorial

DPRD Kutim Libatkan Instansi Terkait dan Masyarakat Dalam Pembahasan Raperda Terkait Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat

Bisnis

Kampong Kuliner Tradisional Gang 7 Kembali Hadir, Jadi Ruang Ekonomi Kreatif dan Pelestarian Budaya Kutai

Advertorial

LKBB Kartanegara Katim Open 2025 Resmi Ditutup, Diharapkan Jadi Sarana Pengembangan dan Pembinaan Pemuda

Advertorial

Sekda Kukar Menghadiri Sertijab Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kaltim

Advertorial

DPRD Kukar Menggelar Sidang Paripurna, Sejumlah Raperda di Luar Propemperda Diajukan

Advertorial

Meriahkan HUT PGRI dan HGN, SDN 031 Loa Kulu Tampilkan Hasil Kreativitas Siswa