KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Anggota Komisi II DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Rahmat Dermawan, menyoroti persoalan masa transisi pembangunan Ibu Kota Nusantara(IKN).
Ia mengungkapkan terdapat tantangan tersendiri dalam pembagian kewenangan antara pemerintah daerah dan Otorita IKN.
Menurutnya, pemerintah daerah masih memiliki tanggung jawab terhadap pelayanan masyarakat di wilayah tersebut, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga bantuan sosial bagi petani dan nelayan.
“Di satu sisi kita masih bertanggung jawab terhadap masyarakat, tapi di sisi lain IKN juga sudah mulai mengambil alih. Ini yang menjadi dilema,” ungkapnya.
Ia menekankan pentingnya kehadiran program nyata dari Otorita IKN agar masyarakat yang masuk wilayah delineasiIKN, bisa merasakan manfaat pembangunan secara langsung.
“Bukan hanya sekedar mengkapitalisasi wilayah menjadi wilayah mereka. Tapi wilayah ini juga didorong pertumbuhan ekonomi dan programnya juga masuk,” katanya.
Ia juga mencontohkan persoalan pengelolaan sampah yang hingga kini masih menjadi kendala di lapangan, terutama bagi masyarakat yang tidak memiliki akses tempat pembuangan yang memadai.
“Karena itu kami dorong agar IKN tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tapi juga menghadirkan program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,” pungkasnya. (ltf/fdl)
