KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menyiapkan sejumlah langkah untuk mengantisipasi dampak pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang diperkirakan akan dialami sekitar 700 pekerja di wilayah tersebut. Langkah itu dilakukan untuk memastikan para pekerja tetap memiliki kesempatan memperoleh penghasilan setelah tidak lagi bekerja di perusahaan sebelumnya.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri mengatakan, pemerintah daerah telah membuka posko khusus penanganan PHK melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kukar sebagai sarana pendampingan dan pelayanan bagi pekerja yang terdampak.
Selain itu, Pemkab Kukar juga telah menyurati seluruh perusahaan yang beroperasi di daerah tersebut agar melaporkan kepada pemerintah apabila berencana melakukan PHK terhadap karyawannya.
“Kita sudah punya posko untuk PHK di Dinas Tenaga Kerja kita. Dan kita sudah memberikan surat kepada seluruh perusahaan yang ada di Kutai Kartanegara untuk melaporkan kepada kami ketika ingin melakukan proses PHK,” ujarnyabeberapa waktu yang lalu.
Menurutnya, pemerintah daerah tidak hanya fokus pada proses administrasi dan pengawasan PHK, tetapi juga menyiapkan langkah lanjutan agar para pekerja yang kehilangan pekerjaan tetap memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Salah satu upaya yang disiapkan adalah melalui program Kukar Siap Kerja yang memberikan pelatihan dan peningkatan kompetensi bagi masyarakat, termasuk pekerja yang terdampak PHK.
“Pemerintah daerah Kabupaten Kukar memastikan bahwa setiap orang yang dilakukan pemutusan hubungan kerja ini memiliki kompetensi dan kemampuan untuk hidup mandiri setelah mereka tidak bekerja lagi di tempat para pemberi kerja,” katanya.
Program pelatihan tersebut diharapkan dapat membantu pekerja memperoleh keterampilan baru yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja maupun menjadi bekal untuk membuka usaha secara mandiri.
Di sisi lain, Pemkab Kukar juga menyiapkan dukungan permodalan melalui program Kredit Kukar Idaman (KKI). Program ini memberikan akses pembiayaan tanpa bunga bagi masyarakat yang ingin memulai atau mengembangkan usaha.
“Kita juga punya program KKI, Kredit Kukar Idaman, yang bisa memberikan kredit tanpa bunga untuk warga masyarakat kita yang membutuhkan modal,” ungkapnya.
Aulia menilai berbagai program yang telah disiapkan tersebut merupakan bagian dari upaya membangun ekosistem pemberdayaan ekonomi masyarakat, mulai dari peningkatan kapasitas sumber daya manusia hingga dukungan akses pembiayaan usaha.
“Intinya kalau di Kukar yang penting orangnya mau berusaha saja, kita akan berusaha mencarikan jalan keluar sehingga bisa memiliki penghasilan yang layak sesuai dengan apa yang diharapkan,” pungkasnya. (ltf/fdl)
