KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Pembayaran honor guru dan tenaga kependidikan non-ASN di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) yang dikabarkan masih tertunggak selama tiga bulan sedang dalam proses penyelesaian oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar.
Kepala Disdikbud Kukar, Heriansyah, mengatakan pihaknya telah berupaya semaksimal mungkin untuk mempercepat proses pembayaran. Namun, dalam pelaksanaannya, pihaknya tetap mengedepankan kehati-hatian agar persoalan kesalahan pembayaran yang terjadi pada masa lalu tidak kembali terulang.
“Ini sebenarnya kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Dalam mengelola ini perlu kehati-hatian karena memang kita tidak mau mengulangi kesalahan yang masa lalu,” ujarnya pada Selasa (8/9/2026).
Menurutnya, salah satu hal yang menjadi kunci dalam proses pembayaran honor tersebut adalah rekonsiliasi data antara satuan pendidikan dengan Disdikbud Kukar.
Karena itu, ia meminta seluruh satuan pendidikan untuk aktif melakukan rekonsiliasi dan memastikan seluruh data serta persyaratan yang diminta telah lengkap.
Heriansyah menjelaskan, keterlambatan dapat terjadi apabila masih terdapat satuan pendidikan yang belum menyampaikan kelengkapan administrasi yang diperlukan. Salah satu persyaratan tersebut yakni Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari kepala sekolah.
Dokumen tersebut diperlukan sebagai bentuk tanggung jawab kepala sekolah terhadap guru dan tenaga kependidikan yang tercatat di satuan pendidikan masing-masing.
“Misalnya salah satu contohnya adalah surat pernyataan tanggung jawab mutlak, di mana kepala sekolah itu harus bertanggung jawab terhadap guru dan tenaga pendidikan yang ada di sekolahnya,” jelasnya.
Heriansyah menegaskan, verifikasi dan rekonsiliasi data dilakukan untuk memastikan pembayaran benar-benar diberikan kepada penerima yang berhak.
Sebab, kondisi guru dan tenaga kependidikan dapat berubah sewaktu-waktu, seperti pindah sekolah, meninggal dunia, sakit, maupun diberhentikan.
“Data itu akan bergerak. Misalnya orang ini pindah, orang ini meninggal, orang ini sakit, orang ini dipecat. Itu harus kita rekonsiliasi. Maka kuncinya adalah kita melakukan rekonsiliasi data,” katanya.
Ia pun meminta kepala satuan pendidikan untuk aktif memberikan rekomendasi serta mempercepat penyampaian data dan dokumen yang diperlukan.
Menurutnya, Disdikbud tidak memiliki niat untuk menghambat proses pembayaran, melainkan ingin memastikan anggaran yang disalurkan tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah.
“Tidak ada niat kami pun, saya selaku kepala dinas pendidikan, tidak ada niat untuk menghambat proses itu. Justru kita ingin melakukan percepatan,” tegasnya.
Terkait mekanisme pembayaran, Heriansyah mengatakan pihaknya berharap pembayaran dapat dilakukan sekaligus berdasarkan jenjang pendidikan setelah proses administrasi dan rekonsiliasi data rampung.
Ia mencontohkan, proses untuk satuan pendidikan jenjang PAUD dapat diselesaikan terlebih dahulu, kemudian SMP dan SD juga segera dirampungkan. Namun, pembayaran diharapkan tetap dilakukan secara sekaligus setelah data pada masing-masing satuan pendidikan dinyatakan lengkap.
“Kita berharapnya misalnya satu pendidikan, PAUD ini diselesaikan, SMP ini cepat diselesaikan, SD cepat kita selesaikan. Dan itu harapan kita pembayarannya bisa sekaligus agar tidak menimbulkan kecemburuan,” pungkasnya. (ltf/fdl)
