Home / Advertorial / Infrastruktur / Pemerintah / Politik

Minggu, 27 Juli 2025 - 20:17 WIB

Ketua DPRD Kukar Soroti Ketimpangan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Dialami Kecamatan Loa Kulu

Ahmad Yani - Ketua DPRD Kukar

Ahmad Yani - Ketua DPRD Kukar

KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, menegaskan masih banyak desa di Kecamatan Loa Kulu yang menghadapi persoalan ketimpangan pembangunan, khususnya pada sektor infrastruktur dasar.

Ia mencontohkan keberadaan sejumlah jembatan semi permanen yang kerap dilalui kendaraan bertonase besar. Menurutnya, jembatan tersebut seharusnya sudah diganti dengan konstruksi permanen agar lebih aman dan tahan lama.

“Banyak jembatan yang kondisinya tidak layak, padahal dilalui alat berat. Ini sangat berisiko dan perlu segera dibenahi,” ujarnya.

Iajuga menyoroti jalan penghubung dari Loh Sumber menuju Sungai Payang hingga ke Jembayan yang kondisinya rusak berat. Jalur tersebut sulit dilalui kendaraan, sehingga menyulitkan mobilitas warga.

Baca Juga :  Pemkab Kukar Perkuat Sinergi Ketahanan Pangan Lewat Program MBG dan Inovasi Pangan Desa

“Di kawasan Jonggon hingga Margahayu, ada pula jalan yang nyaris putus akibat longsor,” ungkapnya.

Ia menilai perbaikan jalan dan jembatan seharusnya diprioritaskan, karena berkaitan langsung dengan keselamatan serta kesejahteraan masyarakat.

Ia menyebut DPRD Kukar sudah mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama para kepala desa dan camat Loa Kulu untuk membahas persoalan ini.

“Hasil diskusi jelas, masyarakat berharap pemerataan pembangunan bisa diwujudkan secara adil di seluruh kecamatan,” katanya.

Baca Juga :  Tumbuhkan Budaya Literasi Siswa, SMPN 10 Kembangkan Program Gerecek dan Gelisah

Dari hasil peninjauan DPRD Kukar, alokasi anggaran untuk Kecamatan Loa Kulu relatif lebih kecil dibanding wilayah lain.

Untuk itu, ia mengusulkan adanya standar minimal alokasi anggaran sebesar Rp25–50 miliar per kecamatan setiap tahun. Dengan begitu, kecamatan yang selama ini kekurangan dapat ditingkatkan, sedangkan yang sudah besar bisa disesuaikan.

“Kita berkomitmen untuk memperjuangkan keadilan anggaran sekaligus pemerataan pembangunan di seluruh wilayah, agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan secara merata oleh masyarakat desa di Kukar,” pungkasnya. (adv/dprd/kukar)

Share :

Baca Juga

Advertorial

DPRD dan Pemkab Kukar Setujui APBD 2025 Sebesar Rp12 Trilun

Advertorial

Pelajari Konsep Peternakan Modern, Pemkab Kutim Melakukan Kunjungan Kerja ke Kabupaten Magelang

Advertorial

Farida dari PDI Perjuangan Menjadi Ketua DPRD Kukar Sementara Periode 2024-2029

Advertorial

Kecamatan Tenggarong Utus Posyandu Kelurahan Timbau Ikuti Lomba Tingkat Kabupaten

Advertorial

Sejumlah ASN Menerima SK Kenaikan Pangkat Periode 1 Agustus 2024

Advertorial

Disdikbud Mencatat 563 PAUD di Kukar, Pemberian Bantuan Tak Membedakan Status Negeri dan Swasta

Ekonomi

HMI Desak Pemkab Melakukan Evaluasi Program Kukar Idaman Terbaik, Karena Tekanan Kondisi Fiskal Daerah

Advertorial

Upaya Wujudkan Kutim Hebat 2045, DPRD Sedang Mempersiapkan RPJPD 2024-2045,