KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kutai Kartanegara (Kukar) berpacu menyiapkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024, di tengah ancaman cuaca ekstrem yang mengintai wilayah hulu.
Sebanyak 552.469 pemilih tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), dan seluruhnya akan kembali dipanggil ke bilik suara pada Sabtu, 19 April 2025.
Distribusi logistik menjadi tahap krusial pertama yang mulai dijalankan pada Rabu, 16 April 2025.
Ketua KPU Kukar, Rudi Gunawan, menyampaikan bahwa proses distribusi akan dimulai pukul 09.00 WITA, dengan pelepasan logistik dari Gudang R2 dan pemberangkatan resmi dari Kantor KPU Kukar.
“Kami targetkan 19 dari 20 kecamatan selesai didistribusikan besok. Hanya Kecamatan Tenggarong yang akan dikirimkan pada tanggal 17 April,” kata Rudi.
Distribusi diprioritaskan ke wilayah-wilayah terjauh dan terdalam seperti Tabang dan Kembang Janggut, yang dikenal memiliki akses jalan menantang, terutama di musim hujan seperti sekarang.
PSU ini akan menggunakan 1.447 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang sama seperti pelaksanaan Pilkada sebelumnya, termasuk DPT yang tidak berubah.
Namun di balik kesiapan teknis, tantangan besar justru datang dari langit: hujan deras yang dalam beberapa pekan terakhir mengguyur Kukar, menyebabkan banjir di sejumlah wilayah hulu.
“Cuaca jadi perhatian utama kami. Wilayah ulu seperti Tabang dan sekitarnya mengalami banjir, dan itu berpotensi menghambat proses distribusi. Karena itu kami telah gelar rapat koordinasi dengan Forkopimda, Panwascam, BPK, camat, dan jajaran terkait,” ujar Rudi.
KPU Kukar memastikan bahwa distribusi logistik dilakukan dengan pengamanan maksimal. Armada truk tetap menjadi pilihan utama, dan setiap pergerakan akan dikawal oleh aparat kepolisian. Pengalaman pada pengiriman logistik Pilkada 27 November 2024 lalu, yang tetap berjalan aman meski hujan mengguyur, menjadi acuan optimisme.
Namun, lebih dari sekadar soal logistik, PSU ini juga menjadi ujian dalam menjaga tingkat partisipasi pemilih. Pada Pilkada 2024 lalu, Kukar mencatat sejarah dengan partisipasi pemilih mencapai 70,9 persen—angka tertinggi sepanjang sejarah Pilkada di daerah ini. Sebagai perbandingan, pada Pilkada 2020, partisipasi hanya berada di angka 56 persen.
“Dengan waktu yang sangat terbatas pasca putusan Mahkamah Konstitusi, kami tetap berupaya maksimal agar partisipasi tidak turun. Kami gerakkan seluruh struktur, terutama badan ad hoc, untuk gencar melakukan sosialisasi langsung ke masyarakat,” pungkasnya. (adm/fdl)
