KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027, di Aula Lantai 1 Kantor BAPPEDA Kukar, pada Senin (20/4/2026).
Kegiatan ini dihadiri Bupati Kukar Aulia Rahman Basri, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, jajaran OPD, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Musrenbang tersebut menjadi tahapan penting dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah tahun 2027. Seluruh usulan dari tingkat desa, kelurahan, hingga kecamatan dihimpun untuk dibahas di tingkat kabupaten.
Bupati Kukar menyampaikan bahwa forum ini bertujuan untuk mengelaborasi dan menyatukan berbagai usulan agar selaras dengan arah kebijakan pemerintah daerah maupun program pemerintah pusat.
“Hari ini kita melaksanakan Musrenbang dengan fokus pada RKPD 2027, di mana kita mengelaborasi dan menyatukan semua usulan mulai dari tingkat desa hingga kabupaten,” ujarnya.
Ia menegaskan, hasil dari Musrenbang ini diharapkan mampu mempertajam arah pembangunan agar sesuai dengan kondisi riil di lapangan serta kebutuhan masyarakat.
“Harapan kita, pembangunan di Kutai Kartanegara bisa lebih kita tajamkan lagi dengan melihat korelasi dan kesesuaian dengan realitas yang terjadi di lapangan,” ucapnya.
Ia menjelaskan bahwa seluruh hasil pembahasan dalam Musrenbang akan dituangkan dalam dokumen RKPD tahun 2027 sebagai acuan utama pembangunan daerah.
Dokumen tersebut nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) sebelum dibahas bersama DPRD Kukar.
“Setelah RKPD jadi, baru kita bawa ke DPRD untuk dilakukan paripurna dalam rangka pengesahan KUA-PPAS tahun 2027,” jelasnya.
Dalam forum tersebut, pemerintah daerah juga menyampaikan kerangka kebijakan pembangunan yang akan dijalankan pada tahun 2027 dan mendapat berbagai masukan dari peserta.
Salah satu isu yang paling banyak disoroti dalam Musrenbang adalah pembangunan infrastruktur. Namun, Bupati menegaskan bahwa pembangunan tersebut harus tetap mengacu pada kebijakan yang terarah dan merata.
Ia menyebutkan bahwa prioritas utama pembangunan infrastruktur adalah meningkatkan konektivitas antar kecamatan, terutama bagi wilayah yang masih belum terhubung.
“Kalau kita bicara infrastruktur, pertama kita ingin menghubungkan antar kecamatan. Ibu kota kecamatan harus terhubung,” ungkapnya.
Selain itu, pembangunan jalan juga diarahkan untuk mendukung distribusi hasil produksi masyarakat, serta memastikan akses menuju fasilitas pelayanan publik dan jalan lingkungan dapat berfungsi dengan baik.
“Selanjutnya kita ingin memastikan jalan menuju pusat pelayanan umum dan jalan lingkungan masyarakat itu bisa berjalan dengan baik,” tutupnya. (ltf/fdl)
