KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Asisten III Bidang Administrasi Publik Sekretariat Kabupaten (Setkab) Kutai Kartanegara (Kukar), Dafip Haryanto, memimpin apel pagi di Halaman Kantor Bupati Kukar, pada Senin (14/07/2025).
Dalam sambutannya Dafip Haryanto menyoroti gerakan nasional Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI) yang digaungkan pemerintah, termasuk oleh Pemkab Kukar.
Ia mengatakan gerakan ini mengajak para ayah untuk turut serta dalam mengantar anak-anak mereka ke sekolah, mulai dari jenjang PAUD hingga SMP, pada hari pertama tahun ajaran baru.
Ia pun mengapresiasi para pegawai yang telah mengikuti imbauan tersebut. Meski terlihat ramai dan penuh dinamika, menurutnya ini adalah momen berharga.
“Gerakan ini bertujuan untuk membangun kembali kedekatan emosional antara ayah dan anak, karena dari data statistik nasional tercatat sekitar 27 persen anak mengalami kondisi ‘fatherless’ atau kehilangan sosok ayah. Ini bisa terjadi akibat perceraian maupun pekerjaan sang ayah yang mengharuskan berada jauh dari keluarga,” ujarnya.
Selain menyoroti gerakan sosial tersebut, Dafip juga menyampaikan perkembangan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Ia menyebutkan bahwa Sekretariat Kabupaten Kukar berhasil meraih posisi ke-16 dari seluruh perangkat daerah, dengan nilai 72 dan predikat BB.
“Ini patut diapresiasi, namun masih bisa ditingkatkan. Salah satu catatan penting dari Inspektorat adalah ketepatan waktu dan konsistensi dalam penyampaian laporan e-Pantau. Kami minta semua PPTK dan kepala bagian untuk benar-benar mengendalikan dan memperhatikan hal ini,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bagian Pembangunan dan Bagian Ortal atas penyelesaian laporan SPIP serta proses Penilaian Penjaminan Kualitas (PK) yang tengah berlangsung. Ia berharap hasil penilaian dari Kementerian PAN-RB juga dapat maksimal.
Ia juga menyinggung penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang tengah berjalan beriringan dengan proses penyiapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025. Ia menekankan pentingnya keselarasan antara Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan capaian kinerja yang akan dinilai.
“Kita tidak ingin lagi ada IKU yang tidak relevan dengan tugas pokok perangkat daerah. Ini menjadi perhatian serius agar perencanaan ke depan bisa lebih terukur dan berdampak nyata,” pungkasnya. (adv/diskominfo/kukar)
