Home / Advertorial / Pemerintah

Senin, 31 Oktober 2022 - 17:09 WIB

Pertama di Indonesia, Dishub Kukar Miliki BLUD PKB

Kepala Dishub Kukar, Ahmad Junaidi saat mengecek kendaraan yang melakukan uji KIR

Kepala Dishub Kukar, Ahmad Junaidi saat mengecek kendaraan yang melakukan uji KIR

KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) untuk menjadikan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

BLUD ini telah lama dinantikan oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kukar, yang sebelumnya, uji PKB dilaksanakan oleh Unit Pelaksanaan Teknis (UPT).

“BLUD PKB ini bukan pertama di Kaltim, tapi pertama di Indonesia,” ungkap Junaidi.

Selanjutnya, Dishub Kukar sedang menggodok Peraturan Bupati (Perbup) pendukung atau turunan lainnya. Terkait perbup tata kelolanya, perbup tarifnya. Jadi ada standar pelayanan minimal yang harus diselesaikan, yang ditargetkan rampung dalam tahun 2022.

“Jika Perbup tarif diselesaikan, kita masuk ke sosialisasi ke masyarakat, harapan kita Januari 2023 sudah jalan BLUD PKB,” jelasnya.

Baca Juga :  DPRD Kukar Menggelar Dialog Terbuka Bersama Akademisi dan Mahasiswa Bahas Produk Hukum

Jika sudah berjalan, BLUD PKB akan sama halnya dengan BLUD Puskesmas ataupun BLUD Laboratorium Lingkungan milik Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kukar. Tujuannya, yakni kemandirian dalam pengelolaan PKB, ketika ada pendapatan dari pengujian itu bisa dikelola langsung oleh BLUD.

Ketika selama ini pendapatan uji PKB, hanya berasal dari pengujian, pendaftarannya, buku lulus ujinya. Kemudian jasa pengujiannya dan beberapa item lainnya. Ketika resmi berubah menjadi BLUD, Dishub Kukar bisa mengembangkan usaha lainnya, tentunya yang masih berkaitan dengan uji PKB.

Contohnya saja usaha pencucian kendaraan bermotor, karena saat pengujian kendaraan harus dalam keadaan bersih. Selain itu ada kemungkinan menyiapkan penjualan spare part atau bengkel. Sehingga saat dilakukan pemeriksaan terdapat beberapa spare part yang rusak dan tidak layak uji, maka masyarakat tidak perlu mencari bengkel keluar Dishub Kukar.

Baca Juga :  Wakil Ketua DPRD Kutim Sebut Pencegahan dan Arahan Dari KPK Penting Untuk Penganggaran yang Transparan

“Ini memudahkan dan potensinya besar, bahkan bisa saja bekerja sama dengan pihak swasta dalam pengembangannya,” jelasnya.

Meski sudah ditetapkan sebagai BLUD, tetap akan didukung oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar. Ketika memang sudah menghasilkan, tentu akan dilepas agar tidak membebani APBD.

“Jadi BLUD ini sudah melalui beberapa tahapan, , sudah melalui proses penilaian administrasi, substansi dan teknisnya,” pungkasnya. (adv)

Share :

Baca Juga

Advertorial

Disdukcapil Kukar Hadirkan Pelayanan SKTT Bagi WNA, Banyak Manfaat yang Didapat Daerah

Advertorial

Terkendala Kebutuhan Material, Pembangunan Pasar Semi Modern Terus Dikebut

Advertorial

Pengerjaan Landmark Menara Tuah Himba Ditargetkan Selesai Desember 2023

Pemerintah

Pertama Kali ke Indonesia Sejak Dinobatkan Sebagai Kaisar Jepang, Sejumlah Tempat akan Didatangi Hironomiya Naruhito

Advertorial

Bupati Membuka Rakor Terkait Ketersediaan dan Harga Bahan Pokok Menjelang Idul Fitri

Advertorial

Bupati Kukar Resmikan Tiga Gedung Posyandu di Kecamatan Samboja Barat

Advertorial

Bupati Kukar Minta Disdikbud Optimalkan Kinerja Tingkatkan Kualitas Pendidikan

Advertorial

DPMPTSP akan Mensosialisasikan Keberadaan MPP ke Seluruh Kecamatan