JAKARTA, eksposisi.com – PT Multi Harapan Utama (MHU) mendukung proses pengalihan status penggunaan aset negara berupa 137,1 hektare tanah di Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kutai Kartanegara (Kukar).
Lahan tersebut dialihkan penggunaannya dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kepada Kementerian Pertahanan untuk menunjang fasilitas dan operasional Grup 4 Kopassus.
Menurut siaran pers PT MHU tertanggal 7 November 2026, aset tersebut terdiri atas 102 bidang tanah dengan luas keseluruhan 1.371.227 meter persegi. Nilai perolehannya mencapai Rp70,68 miliar.
Tanah itu berasal dari kegiatan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) MHU dan telah tercatat sebagai Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Kementerian ESDM.
Pengalihan ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) di Gedung Slamet Bratanata, Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Jakarta, pada Jumat (6/11/2026).
Menjelang serah terima, MHU bersama Kementerian ESDM melakukan penelusuran dan verifikasi dokumen perolehan tanah untuk melengkapi administrasi aset.
Presiden Direktur PT MHU Kemal Djamil Siregar mengatakan perusahaan berharap pemanfaatan aset tersebut dapat mendukung kepentingan nasional.
“Kami berharap lahan ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang tugas dan fungsi Kementerian Pertahanan, khususnya Grup 4 Kopassus,” ujar Kemal dalam siaran pers tersebut.
Pengalihan status penggunaan tanah telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 260/MK/KN/2026 tanggal 26 Agustus 2026. Setelah penandatanganan BAST, aset menjadi tanggung jawab pihak penerima untuk dimanfaatkan sesuai tugas dan fungsinya.
Kepala Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian ESDM Rakhmawati mengatakan pengalihan tersebut merupakan bagian dari kerja sama antarlembaga untuk mendukung pertahanan negara.
“Kami berharap alih status penggunaan BMN ini dapat memperkuat operasional TNI dan memberikan manfaat yang maksimal bagi pembangunan pertahanan dan keamanan Indonesia,” katanya dalam rilis.
Komandan Grup 4 Kopassus Brigjen TNI Suharma Zunam turut mengapresiasi keterlibatan PT MHU dalam proses tersebut. Ia berharap pemanfaatan lahan dapat mendukung kebutuhan fasilitas dan pelaksanaan tugas satuannya.
Kemal mengungkapkan, proses pengalihan melibatkan koordinasi antara perusahaan, Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Pertahanan. Menurutnya, koordinasi diperlukan untuk memastikan administrasi dan pengelolaan aset negara berjalan tertib.
“Kami mengapresiasi komitmen MHU yang turut mendukung kebutuhan pertahanan melalui optimalisasi aset negara,” pungkasnya. (adm/fdl)
