KALIMANTAN TIMUR, eksposisi.com – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Ananda Emira Moeis menyoroti lonjakan kebutuhan anggaran program pendidikan gratis Gratispol yang diperkirakan mencapai Rp1,5 triliun hingga tahun 2030.
Ia menegaskan pentingnya keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan keberlanjutan program ini.
“Gratispol bukan hanya soal kemauan politik, tapi juga soal kesiapan fiskal dan kepastian hukum. Semua pihak harus terlibat, dari DPRD, pemerintah daerah, hingga kampus,” ujar Ananda Emira Moeis.
Pada tahun 2025, anggaran yang disiapkan sebesar Rp185 miliar difokuskan untuk mahasiswa baru. Namun mulai 2026, skema pembiayaan akan mencakup seluruh mahasiswa penerima, sehingga kebutuhan anggaran melonjak hingga Rp1,3 triliun.
Target akhir program ini mencakup lebih dari 100.000 pelajar dan mahasiswa di Kaltim.
Ia juga menyoroti pentingnya penguatan regulasi, mengingat pendidikan tinggi bukan kewenangan pemerintah provinsi.
Saat ini, Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai dasar hukum teknis sedang dalam proses asistensi di Kemendagri.
DPRD Kaltim menekankan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara hati-hati dan berkelanjutan agar program Gratispol tidak hanya menjadi simbol.
“Supaya program ini benar-benar menjamin akses pendidikan yang merata dan berkualitas di seluruh wilayah,” pungkasnya. (adv/dprd/kaltim)
