KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) melakukan rasionalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026. Nilai anggaran yang dipangkas diperkirakan mencapai sekitar Rp2 triliun sebagai langkah penyesuaian terhadap kondisi keuangan daerah.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri mengatakan, proses rasionalisasi tersebut masih berlangsung. Di sisi lain, pemerintah daerah terus berkomunikasi dengan pemerintah pusat agar dana kurang bayar dapat segera disalurkan sehingga dapat membantu menutup defisit anggaran yang dihadapi daerah.
“Ya, sekitar Rp2 triliun yang akan kita kurangi dari anggaran kita. Akan tetapi, kita masih melakukan proses komunikasi dengan pemerintah pusat bagaimana dana kurang bayar kita bisa tersalurkan sehingga itu bisa menutupi defisit yang cukup besar,” ujarnya Aulia Rahman Basri beberapa waktu yang lalu.
Menurutnya, tantangan terbesar yang dihadapi Pemkab Kukar saat ini bukan semata-mata memangkas anggaran. Justru, yang lebih berat adalah mengubah pola kerja aparatur pemerintah agar mampu tetap memberikan pelayanan optimal meski dengan kemampuan fiskal yang lebih terbatas.
Selama ini, kata Aulia, perangkat daerah terbiasa menjalankan program dengan dukungan anggaran yang besar. Kini, kondisi tersebut berubah sehingga seluruh organisasi perangkat daerah dituntut lebih efektif, efisien, dan tetap mampu mencapai target kinerja yang diharapkan masyarakat.
“Selama ini kawan-kawan terbiasa dengan uang yang banyak, sekarang dengan anggaran yang lebih kecil, tetapi target kinerja yang diminta masyarakat tetap harus tercapai. Budaya kerja inilah yang sedang kita sesuaikan, dan memang ini sesuatu yang berat. Kami yakin ini sulit, tetapi bisa kita laksanakan,” katanya.
Meski melakukan penghematan anggaran, Aulia memastikan pembangunan fisik di Kukar tetap berjalan. Namun, pelaksanaannya difokuskan pada proyek-proyek yang benar-benar mendesak dan menjadi kebutuhan masyarakat.
Ia menyebut sejumlah pekerjaan seperti perbaikan jalan, penanganan titik longsor, hingga pembangunan fasilitas pelayanan dasar tetap masuk dalam prioritas pemerintah daerah, meski jumlahnya tidak sebanyak tahun-tahun sebelumnya.
“Ada pembangunan fisik yang tetap berjalan, seperti perbaikan jalan, penanganan longsoran, dan beberapa bangunan lainnya. Akan tetapi tidak sebanyak sebelumnya,” jelasnya.
Salah satu proyek prioritas yang dipastikan tetap dilaksanakan adalah pembangunan SDN 002 Loa Janan, yang mengalami musibah kebakaran, sehingga para siswa harus menumpang di sekolah lain.
Aulia mengatakan dirinya akan segera berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kukar untuk memastikan pembangunan sekolah tersebut dapat dimulai pada tahun ini.
“SDN 002 Loa Janan itu bisa kita bangun. Setelah ini saya akan bertemu Kepala Dinas Pendidikan, dan kita pastikan pembangunannya dilaksanakan tahun ini,” pungkasnya. (ltf/fdl)
