KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) optimalisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menyampaikan aspirasi terkait penempatan kerja yang dinilai terlalu jauh dari domisili. Mereka berharap pemerintah dapat mencari solusi agar penempatan dapat dilakukan lebih dekat dengan tempat tinggal dan keluarga.
Aspirasi tersebut disampaikan perwakilan PPPK optimalisasi, Yanti, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Kukar, pada Kamis (3/9/2026).
Dalam pertemuan tersebut, para PPPK meminta agar persoalan penempatan dapat dibahas bersama antara DPRD, BKPSDM dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Yanti mengatakan, para PPPK optimalisasi sebenarnya telah memahami dan menjalankan ketentuan bahwa aparatur harus siap ditempatkan sesuai kebutuhan pemerintah. Mereka juga telah menjalani penempatan tersebut selama kurang lebih satu tahun.
Namun, dalam pelaksanaannya, muncul sejumlah kendala yang dirasakan pegawai. Di antaranya meningkatnya risiko kecelakaan perjalanan, persoalan keharmonisan keluarga, serta biaya tambahan yang harus dikeluarkan karena jarak antara tempat tinggal dengan lokasi kerja.
“Tujuan kami hari ini yaitu menuntut optimalisasi. Kami sudah mengikuti aturan selama setahun, namun seiring menjalannya waktu itu banyak kendalanya,” ujarnya.
Menurutnya, para PPPK tidak semata-mata meminta perlakuan khusus. Mereka berharap pemerintah dapat mencari jalan tengah yang memungkinkan pegawai tetap menjalankan tugas, namun beban akomodasi dan perjalanan dapat ditekan.
Yanti mengatakan, apabila nantinya koordinasi dengan BKN belum menghasilkan solusi terkait penempatan, pihaknya berharap dapat dipertimbangkan skema kerja tertentu.
Salah satunya adalah bekerja beberapa hari di lokasi penempatan dan kemudian menjalankan tugas melalui penugasan atau rekomendasi di wilayah yang lebih dekat dengan domisili, sepanjang memungkinkan dan sesuai ketentuan.
Ia kemudian menggambarkan jarak dan biaya yang harus dihadapi sejumlah PPPK. Dari domisili di Tenggarong, salah satu lokasi penempatan terjauh disebut berada di Tabang. Selain itu, terdapat pula penempatan di wilayah Pantuan yang membutuhkan perjalanan menggunakan speedboat.
Untuk perjalanan menuju wilayah tersebut, biaya akomodasi disebut mencapai sekitar Rp500 ribu untuk sekali perjalanan. Kondisi itu dinilai cukup berat apabila pegawai harus pulang ke rumah secara rutin untuk bertemu keluarga.
“Paling jauh dari domisili ke tempat kerja itu dari Tenggarong ke Tabang. Yang kedua daerah Pantuan. Menuju ke sana mereka harus menggunakan speed, sekali perjalanan itu akomodasinya Rp500 ribu,” ungkapnya.
Menurutnya, biaya tersebut menjadi semakin berat ketika dibandingkan dengan pendapatan yang diterima PPPK. Ia mencontohkan, PPPK dengan pendidikan S1 yang memiliki tanggungan keluarga menerima sekitar Rp3,9 juta, sedangkan yang tidak memiliki tanggungan sekitar Rp3,2 juta.
Besarnya biaya transportasi dan kebutuhan selama berada di lokasi penempatan, kata Yanti, membuat sebagian pegawai merasa penghasilan yang diterima tidak sebanding dengan kebutuhan operasional selama bekerja.
“Jadi pengeluaran kami itu timpang. Jadi bukannya sejahtera, tapi malah pendapatan kami jauh dari kata sejahtera,” katanya.
Yanti juga menegaskan bahwa PPPK optimalisasi yang ditempatkan jauh dari wilayah perkotaan tidak memperoleh perlakuan istimewa dalam menjalankan tugas. Mereka tetap bekerja sesuai ketentuan dan menjaga kedisiplinan.
“Perlu digarisbawahi, tidak ada perlakuan istimewa seperti teman-teman boleh bekerja seminggu berapa kali. Enggak. Kami tetap disiplin,” tegasnya.
Ia menilai PPPK optimalisasi juga telah menunjukkan komitmen dalam menjalankan pekerjaan meski menghadapi tantangan penempatan. Karena itu, mereka merasa aspirasi terkait penataan penempatan layak diperjuangkan oleh pemerintah daerah.
Terkait adanya PPPK yang tidak lagi melanjutkan pekerjaan karena beratnya kondisi penempatan, Yanti mengaku belum mengetahui secara pasti jumlah keseluruhannya. Namun, ia menyebut terdapat beberapa orang yang mengundurkan diri
“Kalau masalah itu kami belum tahu, tapi ada beberapa,” ujarnya.
Ia kemudian menyebut sekitar 10 orang kemungkinan telah mengundurkan diri, sementara terdapat pula PPPK yang memasuki masa pensiun maupun meninggal dunia. Menurutnya, sebagian pengunduran diri terjadi karena pegawai tidak lagi mampu menghadapi kondisi bekerja jauh dari keluarga.
“Mungkin mengundurkan diri itu ada 10 orang, itu yang kecelakaan. Tapi ada juga yang pensiun, ada yang meninggal, ada yang mengundurkan diri secara perlahan karena memang sudah tidak sanggup lagi karena berjauh dari keluarga,” ungkapnya.
Meski demikian, Yanti menegaskan bahwa tuntutan para PPPK bukan berarti seluruh pegawai harus ditempatkan persis di dekat rumah. Mereka hanya menginginkan lokasi kerja yang masih berada dalam batas jarak yang wajar dan memungkinkan untuk dijangkau secara lebih mudah.
Karena itu, pihaknya berharap DPRD dan BKPSDM Kukar dapat menjadi jembatan bagi PPPK optimalisasi untuk menyampaikan aspirasi tersebut langsung kepada BKN. Ia berharap pembahasan yang dilakukan dalam RDP dapat menghasilkan langkah konkret.
“Harapan kami kepada pihak DPR, pihak BKPSDM mungkin bisa menjembatani kami untuk bisa berangkat ke BKN. Terus harapan kami, perjuangan kami bisa berlanjut dan optimalisasi kami bisa terealisasi,” katanya.
Ia menegaskan, para PPPK tidak menuntut seluruh penempatan harus berada di sekitar rumah. Menurutnya, yang paling penting adalah adanya penataan yang mempertimbangkan batas kewajaran jarak dan kemampuan pegawai dalam menjalankan tugas.
“Nggak harus yang dekat dengan rumah, cuma setidaknya masih dalam batas normal lah, Loa Kulu kah, Loa Janan gitu,” pungkasnya. (ltf/fdl)
