KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kutai Kartanegara (Kukar) terus mengupayakan pemenuhan dan pemerataan tenaga kesehatan, khususnya di wilayah pelosok dan desa yang masih membutuhkan tambahan tenaga medis. Langkah ini dilakukan untuk memastikan masyarakat mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang merata dan optimal.
Kepala Dinas Kesehatan Kukar, Ismi Mufiddah, mengatakan bahwa pemenuhan tenaga kesehatan masih menjadi perhatian pemerintah daerah. Meskipun sejumlah fasilitas kesehatan telah memiliki dokter, kebutuhan tenaga medis di beberapa wilayah masih perlu ditingkatkan, termasuk tenaga kesehatan lainnya yang menunjang pelayanan kepada masyarakat.
Menurut Ismi, pemenuhan tenaga kesehatan dilakukan melalui sejumlah skema, mulai dari pengangkatan aparatur sipil negara (ASN), penugasan khusus dari pemerintah pusat, hingga dukungan tenaga melalui Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD).
“Pemenuhan tenaga kesehatan ini terus kita upayakan melalui berbagai sumber. Jadi, tidak hanya mengandalkan satu skema, tetapi seluruh peluang yang ada kita manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan di Kukar,” ujarnya saat ditemui, pada Kamis (12/11/2026).
Selain itu, Dinkes Kukar juga berkolaborasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dalam mendukung pembiayaan penempatan tenaga perawat dan bidan di desa-desa.
Skema tersebut menjadi salah satu upaya untuk memperkuat pelayanan kesehatan hingga tingkat desa, terutama di wilayah yang masih membutuhkan tambahan tenaga kesehatan.
Kolaborasi dengan pemerintah desa dinilai penting mengingat luasnya wilayah Kukar dan kondisi geografis yang menjadi tantangan dalam pemerataan tenaga kesehatan. Melalui dukungan pembiayaan tersebut, penempatan perawat dan bidan di desa diharapkan dapat berjalan secara bertahap sesuai kebutuhan masing-masing wilayah.
“Untuk tenaga perawat dan bidan di desa, kita juga berkolaborasi dengan DPMD. Jadi, ada dukungan pembiayaan untuk membantu penempatan tenaga kesehatan di desa-desa,” jelasnya.
Tidak hanya mengandalkan anggaran pemerintah kabupaten, Dinkes Kukar juga terus mengupayakan dukungan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Langkah ini dilakukan untuk memperluas sumber daya dan pembiayaan dalam memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan, termasuk tenaga medis dengan kompetensi khusus.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah pemenuhan dokter spesialis. Dalam hal ini, pemerintah daerah turut mendapatkan dukungan dari pemerintah provinsi guna meningkatkan ketersediaan dokter spesialis sehingga pelayanan kesehatan yang membutuhkan penanganan lebih lanjut dapat didukung oleh tenaga medis sesuai bidang keahliannya.
Ismi menegaskan, seluruh sumber daya dan elemen terkait akan terus digerakkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga medis maupun tenaga kesehatan lainnya.
Berbagai skema tersebut diharapkan mampu memperkuat pemerataan tenaga kesehatan sehingga masyarakat di wilayah perkotaan hingga pelosok Kukar dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih optimal.
“Kita terus menggerakkan semua sumber daya dan berkolaborasi dengan seluruh pihak, baik pemerintah pusat, provinsi maupun perangkat daerah terkait, agar kebutuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan di Kukar bisa terpenuhi,” pungkasnya. (ltf/fdl/adv)
