Home / Hukum - Kriminal

Sabtu, 2 April 2022 - 16:00 WIB

Dua Pengetap Solar Bersubsidi Diringkus Polisi

KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Satreskrim Polres Kutai Kartanegara (Kukar) berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar, pada Jumat (1/4/2022). Dalam pengungkapan kasus tersebut, dua orang tersangka berinisial SB (48) dan MF (28) berhasil diringkus polisi.

Kasus ini terungkap setelah pihak kepolisian melakukan pengawasan terkait adanya indikasi pengetapan solar yang dilakukan truk-truk yang mengantre di SPBU Tenggarong. Dalam pengawasan tersebut, pihak kepolisian mendapati dua unit truk dengan kondisi tangki penyimpanan bahan bakar yang sudah dimodifikasi. Mendapati hal tersebut, pihak kepolisian melakukan penyelidikan hingga terungkapnya kasus penyalahgunaan BBM solar bersubsidi tersebut.

Baca Juga :  Peringatan Hardiknas 2026, Bupati Kukar Tekankan Pemerataan Pendidikan

“Ditangkapnya bukan saat mengisi, kami mengamankan waktu mengeluarkan (solar) dari gudang” kata Kasat Reskrim Polres Kukar, AKP Gandha Syah Hidayat.

Solar bersubsidi yang dibeli dari salah satu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Tenggarong ini mereka manfaatkan untuk dijual kembali ke salah satu perusahaan perkebunan sawit di Kukar. Solar itu dibeli dengan harga Rp5.150 dan dijual dengan harga Rp8.000. Menurut pengakuan kedua pelaku, kegiatan ini sudah berjalan selama dua tahun.

Dari hasil pemeriksaan, dalam satu truk mereka bisa mendapatkan solar bersubsidi sebanyak 2.250 liter setiap bulannya. Dalam satu bulan, biasanya antrean solar itu dilakukan selama 15 hari.

Baca Juga :  Pemkab Kutim Raih Tiga Penghargaan Dalam Gelaran IT Works Top Digital Awards 2023

“Berarti kemungkinan 6 ton tiap 15 hari, itu hitungan secara kasar,” ujarnya.

Barang bukti yang berhasil diamankan dari lokasi penimbunan BBM tersebut, di antaranya 2 unit truk, 1 gayung, 2 unit mesim pompa, belasan jerigen berukuran 35 liter, dan BBM jenis solar sebanyak 300 liter.

Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat dengan pasal 55 UURI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas, sebagai mana telah dirubah dalam pasal 40 ayat 9 UURI Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja juncto pasal 480 KUHP.

“Dimana, ancaman penjaranya maksimal 6 tahun dan denda paling tinggi Rp60 miliar,” pungkasnya.

Share :

Baca Juga

Hukum - Kriminal

Ban Botak Bukan Pelanggaran, Satlantas Kukar: Modifikasi Ukuran Ban Tak Sesuai Pabrikan Bisa Ditindak

Hukum - Kriminal

Polres Kukar Kerahkan 220 Personel Amankan Debat Publik PSU Pilkada Pasca Putusan MK

Hukum - Kriminal

Kejari Kukar Tahan Empat Tersangka Dugaan Korupsi Factory Sharing Jonggon Jaya, Kerugian Negara Ditaksir Rp Miliar

Hukum - Kriminal

Mediasi Kasus Bayi Meninggal di Desa Batuah Diduga Kelalaian Pelayanan Puskesmas, Pihak Keluarga Pertimbangkan Lanjutkan Proses Hukum

Hukum - Kriminal

Balap Liar, Belasan Motor Disita Polisi

Hukum - Kriminal

Penghitungan Surat Suara Ulang untuk 43 TPS di Kukar Menggunakan Tiga Panel

Hukum - Kriminal

Kejati Kaltim Sita Rp57 Miliar Lagi dari Kasus Tambang di Kukar

Hukum - Kriminal

Soal Dugaan Kekerasan Seksual di Pondok Pesantren, Komisi IV DPRD Kukar Siapkan RDP Lanjutan