KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar sosialisasi Surat Keputusan (SK) Bupati Kutai Kartanegara, Nomor 97/SK-Bup/HK/2026, tentang pembentukan Tim Identifikasi dan Verifikasi Ganti Rugi Lahan serta Tanam Tumbuh warga pada areal Hak Guna Usaha (HGU) PT Budiduta Agromakmur, pada Jumat (13/03/2026).
Kegiatan ini menjadi langkah awal pemerintah daerah dalam menata penyelesaian persoalan lahan yang selama ini terjadi di kawasan lingkar HGU perusahaan tersebut. Persoalan lahan yang melibatkan masyarakat dan pihak perusahaan diketahui telah berlangsung cukup lama.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengatakan sosialisasi dilakukan untuk menyampaikan secara langsung kepada seluruh pihak terkait mengenai pembentukan tim identifikasi yang akan bekerja di lapangan.
Ia menjelaskan, persoalan lahan di lingkar HGU PT Budiduta Agromakmur merupakan masalah yang telah berlangsung cukup lama dan membutuhkan langkah strategis agar dapat diselesaikan secara adil bagi semua pihak.
“Memang permasalahan lahan di kawasan ini sudah cukup lama dan menjadi perhatian bersama,” ujarnya.
Menurutnya, pembentukan tim identifikasi juga merupakan tindak lanjut dari arahan berbagai pihak yang mendorong pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah konkret dalam menyelesaikan persoalan tersebut.
Berdasarkan roadmap penyelesaian yang telah disusun, pemerintah daerah bersama pihak terkait sepakat membentuk tim identifikasi yang akan bekerja secara langsung di lapangan untuk melihat fakta yang sebenarnya.
“Tim identifikasi ini nantinya akan menjadi semacam wasit untuk memastikan setiap jengkal tanah itu miliknya siapa dan tanam tumbuh apa yang ada di atasnya,” jelasnya.
Ia menjelaskan, tim tersebut melibatkan berbagai unsur agar proses verifikasi berjalan objektif dan transparan. Unsur yang terlibat di antaranya perwakilan masyarakat, pemerintah desa dan kelurahan setempat, aparat kepolisian, TNI, serta pihak perusahaan.
Melalui keterlibatan berbagai pihak tersebut, seluruh unsur yang ada di dalam tim akan bersama-sama melakukan pengecekan dan pembahasan berdasarkan kondisi nyata di lapangan.
Dengan demikian, pemerintah daerah berharap persoalan yang selama ini terjadi dapat didudukkan secara jelas sehingga solusi yang diambil benar-benar sesuai dengan kondisi sebenarnya.
“Harapan kita hak-hak warga masyarakat tetap terjaga, investasi tetap berjalan dengan baik, sehingga pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat khususnya yang berada di sekitar kawasan itu juga bisa terbangun dengan baik,” pungkasnya. (ltf/fdl)
