Home / Advertorial / Pemerintah

Rabu, 19 April 2023 - 11:39 WIB

BPK RI Perwakilan Kaltim Berikan Predikat WTP 5 Kali Berturut-turut untuk Pemkab Kukar

KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) kembali meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) perwakilan Kalimantan Timur (Kaltim).

Peraihan opini WTP yang didapat tersebut atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2022. Dengan capaian ini Pemkab Kukar telah menerima sebanyak lima kali opini WTP secara berturut-turut. Hal itu terhitung sejak laporan LKPD tahun 2018 hingga tahun 2022.

Atas peraihan tersebut, Bupati Kukar, Edi Damasnyah pun turut mengucapkan terima kasih kepada perwakilan BPK Kaltim, karena selama ini telah memberikan pendampingan terhadap pengelolaan keuangan.

“Terima kasih kepada pimpinan perwakilan BPK Kaltim yang memberi pendampingan terhadap pengelolaan manajemen keuangan daerah lebih baik,” ujar Bupati Kukar, Edi Damansyah.

Baca Juga :  Dukung IKN di Kaltim, Ahli Waris Tiga Pilar Kesultanan Kutai Bawa Air dan Tanah untuk Kendi Nusantara

Opini WTP yang diraih oleh Pemkab ini menjadi salah satu dorongan serta motivasi untuk bekerja lebih baik lagi. Terutama dari segi perencanaan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda) nomor 6 tahun 2021 terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kukar Idaman.

Kemudian berkaitan dengan hasil audit BPK juga telah disampaikan dan dalam waktu 60 hari kedepan atau dua selama dua bulan, semua catatan dapat ditindaklanjuti dan diselesaikan.

“Insyaallah akan kami selesaikan tepat waktu oleh jajaran Pemkab Kukar,” sebutnya.

Sementara itu, Kepala BPK RI perwakilan Kaltim, Agus Priyono mengapresiasi atas kinerja Pemkab Kukar yang telah meraih opini WTP

Ia menyebut, ada beberapa hal dari catatan hasil audit BPK yang harus menjadi perhatian dan penekanan bagi Pemkab Kukar. Sehingga, pengelolaan keuangan semakin baik dan berkualitas. Terutama menyangkut properti investasi keuangan yang belum tersaji.

Baca Juga :  Pembangunan Desa di Kukar Menoreh Hasil, IDM Meningkat 0,776 Persen

“Saya rasa kedepannya properti investasi ini harus tersaji dengan baik, dengan mengikuti regulasi yang ada. Saya sarankan agar Pemkab Kukar segera menetapkan kebijakan terkait dengan properti investasi,” ucapnya.

Selain itu, pengelolaan pendapatan daerah juga bisa dioptimalkan lagi oleh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis. Sehingga, bisa mendongkrak Penghasilan Asli Daerah (PAD).

“BPK juga turut mengapresiasi atas penghargaan yang belum lama ini diterima terbaik ke-3 secara nasional. Tentu ini juga merupakan kebanggan bagi kami BPK perwakilan Kaltim atas prestasi yang diraih di Kukar,” pungkasnya. (adv)

Share :

Baca Juga

Advertorial

Potensi Pertanian Dalam Arti Luas di Kecamatan Loa Kulu Jadi Modal Sambut IKN

Advertorial

Wakil Ketua DPRD Kutim Ingin Pengembangan Teluk Lombok Sebagai Destinasi Wisata Unggulan

Advertorial

Anggota DPRD Kaltim Soroti Permasalahan Dugaan Kecurangan Dalam Pelaksanaan PPDB

Advertorial

Asisten III Setkab Kukar Menerima Kunker Pemerintah Kota Bontang

Advertorial

Anggota DPRD Kutim Dorong Pemkab Kembangkan Sektor Perikanan dan Pariwisata

Advertorial

Program Bantuan Rp50 Juta Berbasis RT di Kelurahan Maluhu Dapat Dirasakan Langsung Manfaatnya

Advertorial

Sambut Hari Raya Nyepi 2023, Umat Hindu di Desa Kerta Buana Menggelar Pawai Ogoh-ogoh

Advertorial

Bupati Kukar Menggelar Open House di Pendopo Olah Etam pada Moment Idul Fri 1445H