KUTAI KARTANEGARA, eksposisi.com – Penguatan struktur organisasi menjadi fokus utama Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kutai Kartanegara (Kukar) usai penyerahan Surat Keputusan (SK) kepada pengurus Pimpinan Anak Cabang (PAC) di 20 kecamatan, pada Senin (29/6/2026).
Langkah tersebut dinilai sebagai pondasi membangun kemandirian partai melalui kader yang bekerja langsung di tengah masyarakat.
Ketua DPC PDI Perjuangan Kukar, Rendi Solihin, mengatakan keberhasilan partai tidak hanya diukur dari besarnya perolehan suara, tetapi juga dari kuatnya organisasi hingga tingkat akar rumput. Karena itu, seluruh jajaran PAC diminta segera menyelesaikan pembentukan kepengurusan ranting dan anak ranting.
Menurutnya, struktur organisasi yang solid akan melahirkan kader-kader yang mampu menjalankan fungsi partai sebagai penyerap aspirasi sekaligus penghubung antara masyarakat dan pemerintah.
Rendi menilai dinamika politik saat ini menuntut setiap partai menunjukkan kerja nyata. Masyarakat semakin kritis dalam menilai kinerja politik sehingga pendekatan yang dibangun harus mengedepankan kepercayaan dan konsistensi.
“Politik kejujuran itu penting. Masyarakat sekarang sudah bisa membedakan mana yang benar-benar bekerja, mana yang hanya gimmick atau hadir setiap lima tahun sekali,” ujar Rendi Solihin.
Ia menegaskan, PDI Perjuangan Kukar memilih memperkuat mesin partai melalui kaderisasi dibanding mengandalkan pihak di luar struktur organisasi.
Menurutnya, seluruh aktivitas politik partai harus dijalankan oleh kader yang memang memiliki tanggung jawab terhadap organisasi.
“Kalau memang partai besar di Kutai Kartanegara, berarti harus punya grassroots yang bekerja untuk partainya, bukan elemen birokrasi. Kami berkomitmen tidak menggunakan sedikit pun birokrasi untuk kepentingan partai,” tegasnya.
Menurut Rendi, penguatan kader di tingkat akar rumput juga menjadi bagian dari upaya membangun budaya politik yang terbuka dan bertanggung jawab. Dengan organisasi yang bekerja secara mandiri, masyarakat akan lebih mudah menilai konsistensi partai dalam menjalankan komitmennya.
“Biarkan masyarakat yang menilai. Politik yang jujur dan transparan akan terlihat dari tindakan, bukan sekadar retorika,” katanya.
Pandangan serupa disampaikan Bidang Reformasi Pemerintahan DPD PDI Perjuangan Kalimantan Timur (Kaltim), Didik Agung Eko Wahono. Ia menilai kekuatan partai harus dibangun melalui kerja organisasi yang sehat dengan mengoptimalkan seluruh perangkat kepengurusan hingga tingkat paling bawah.
Menurutnya, aparatur sipil negara memiliki fungsi yang berbeda dengan organisasi politik. Karena itu, setiap unsur birokrasi harus tetap menjalankan tugas pelayanan publik secara profesional tanpa terlibat dalam aktivitas kepartaian.
“Kalau mau menang, bangun struktur organisasi sampai ke bawah. Bukan camat, bukan kepala desa, apalagi ASN yang bekerja untuk partai. ASN silakan menjalankan tugas sesuai tupoksi melayani masyarakat,” pungkasnya. (ltf/fdl)
